Tiga wilayah di Kelurahan Kamal terdampak rob

 Jakarta (ANTARA News) – Tiga wilayah di Kelurahan Kamal Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, terdampak genangan rob setinggi lima centimeter pada Rabu.
   
“Wilayah pemukiman warga RT 02,04, dan 05 RW 01 Kelurahan Kamal terdampak, ketinggian air sekitar lima sentimeter,” ujar Lurah Kamal Abdul Karim di Jakarta.
   
Menurut informasi yang disampaikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta dalam pembaruannya pukul 13.15 WIB, genangan memasuki tiga wilayah tersebut pukul 11.57 WIB.
   
Sejumlah petugas PPSU Kelurahan Kamal disiagakan untuk membersihkan sampah dari genangan dan melancarkan aliran air untuk mempercepat air surut. Genangan tersebut terjadi karena air laut pasang disertai hujan lebat.
   
BPBD DKI Jakarta menyebut kenaikan tinggi permukaan air di Pintu Air Pasar Ikan sempat dalam tahap kritis atau Siaga II pada pukul 09.00 WIB. Kemudian turun ke tahap waspada atau Siaga III pukul 10.00 dengan tinggi permukaan 200 sentimeter dan dalam kondisi cuaca hujan sedang-lebat.

Namun kondisi tinggi permukaan air di Pintu Air Pasar Ikan kembali tinggi dan memasuki tahap kritis atau Siaga II pukul 11.00 WIB dengan ketinggian 215 sentimeter, kemudian turun kembali pada pemutakhiran data pukul 12.00 WIB setinggi 210 centimeter. 
   
BPBD DKI Jakarta sempat mengimbau sejumlah wilayah seperti di Kelurahan Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Marunda, Cilincing, Kalibaru dan Kamal untuk antisipasi menghadapi kemungkinan terdampak rob. 

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ditemukan mayat bayi laki-laki di Kali Kosambi

Jakarta (ANTARA News) – Anggota Unit Pelaksana Kerja Badan Air Jakarta Barat menemukan mayat bayi laki-laki di Kali Kosambi, Kalideres, Jakarta Barat, pada Rabu pagi.

Anggota Tim Media Sosial UPK Badan Air, Apit di Jakarta menyebut mayat bayi laki-laki ditemukan di sekatanh HDPR Kali Kosambi saat petugas kebersihan UPK Badan Air Jakarta Barat sedang membersihkan sampah.

“Awalnya dikira hanya sebuah boneka, pas diserok menggunakan serok sampah ternyata terlihat lunak. Kemudian, di taruh di atas penyekat sampah HDPE ternyata mayat bayi,” ujar Apit.

Apit memaparkan mayat bayi yang ditemukan berkisar sekitar delapan bulan kandungan. Bayi tersebut masih memiliki ari-ari dan tampak seperti sehabis dilahirkan.

Mayat bayi tersebut ditemukan sekitar pukul 10.12 WIB dengan kondisi membiru dan sudah membusuk. “Untuk saat ini mayat masih berada di tempat kejadian perkara dan dalam proses penyelidikan atau evakuasi dari Polsek Kalideres,” ujar Apit.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BPBD DKI keluarkan peringatan dini dampak hujan

Jakarta (ANTARA News) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini mengantisipasi dampak hujan untuk puluhan wilayah ibukota untuk Rabu siang.

Dalam peringatan yang disiarkan Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta, Rabu, pihak tersebut meminta masyarakat dan jajaran pemerintah agar mengantisipasi kemungkinan dampak yang terjadi akibat hujan berintesitas sedang hingga lebat.

BPBD DKI Jakarta menyebut, hujan berintensitas sedang dan lebat kemungkinan turun di Pademangan, Tanjung Priok, Koja, Cilincing, Kelapa Gading, Kemayoran, dan Sawah Besar.

Menurut BPBD DKI, mengacu ke prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, kondisi cuaca itu kemungkinan meluas ke Penjaringan, Taman Sari, Tambora, Grogol, Gambir, Cengkareng, Kalideres, Kembangan, Kebon Jeruk.

Kondisi cuaca yang sama kemungkinan turut meluas ke beberapa wilayah Jakarta Pusat, antara lain Tanah Abang, Palmerah, Menteng, Senen, Johar, dan Cempaka Putih.

Untuk wilayah Jakarta Selatan, lokasi yang masuk daftar peringatan dini bencana untuk Rabu siang, di antaranya Pesanggrahan, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Mampang, Setiabudi, Matraman, Tebet, Pancoran, Cilandak, Pasar Minggu, dan Jagakarsa.

Beberapa wilayah di Jakarta Timur juga masuk daftar peringatan dini bencana BPBD DKI Jakarta, antara lain Pulo Garung, Cakung, Duren Sawit, Jatinegara, Kramat Jati, Makasar, Pasar Rebo, Cipayung, dan Ciracas.

Dari prakiraan itu, BPBD DKI Jakarta meminta agar masing-masing jajaran kecamatan dan anggota Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PSSU) tiap kelurahan agar siaga. 

Baca juga: BPBD Jakarta keluarkan peringatan dini 11 wilayah Jaksel

Baca juga: BPBD: Waspadai rob di pesisir utara Jakarta
 

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Satpol PP Jakpus diminta patroli rutin di Tanah Abang

Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah Kota Jakarta Pusat memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta melakukan patroli rutin di Tanah Abang untuk mencegah beroperasinya kembali pegadang kaki lima (PKL) yang membandel.

“Jangan hanya menertibkan lapak PKL, namun harus dibarengi dengan patroli petugas secara terus menerus setelah melakukan penertiban agar para pedagang tidak lagi kembali membuka lapak daganganya,”  kata Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Irwandi, Rabu, kepada petugas untuk meningkatkan pengawasan dan penjagaan secara terus menerus terhadap PKL di Pasar Tanah Abang.

Irwandi melanjutkan Satpol PP harus berjaga di lokasi yang sering terjadi pelanggaran, seperti dekat Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) yang telah diberikan movable concrete barrier (MCB) atau beton pembatas tapi tetap dilompati.

“Di lokasi tersebut petugas Satpol PP harus ditempatkan. Kalau pejalan kaki masih membandel langsung saja ditegur,” ujarnya.

Selain PKL, Pemkot Jakpus juga berupaya untuk menertibkan preman dan para pengemudi ojek yang masih sering parkir sembarangan di sekitar kawasan perbelanjaan tekstil tersebut sehingga menimbulkan kemacetan.

Pewarta: Tessa Qurrata Aini
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Anies lantik tujuh pejabat pimpinan tinggi pratama

Jakarta (ANTARA News) –  Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan melantik dan mengambil sumpah tujuh pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di Balaikota, Jakarta, Rabu.
 
Pelantikan kali ini merupakan Tahap II dari beberapa jabatan yang dilelang dan sudah sesuai dengan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk tujuh jabatan diisi pada tahap kedua ini.
 
“Kami ingin agar para pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik dapat memberikan nuansa serta perubahan baru di instansi tempat menjabat,” kata Anies.

Para pejabat diminta lebih siap siaga, berdaya saing, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik untuk kemajuan DKI Jakarta.
 
“Kita harus pastikan bahwa kebaruan yang dibawa nantinya akan bisa meraih semua rencana yang ada di dalam pembangunan di DKI Jakarta,” ujarnya.

Anies berpesan agar para pejabat yang baru dilantik dapat menjaga amanat yang diberikan. Selain itu, diharapkan pula para pejabat mampu menjaga integritasnya serta membuktikan bahwa pejabat ASN (Aparatur Sipil Negara) Provinsi DKI dapat menjadi contoh bagi daerah atau provinsi lainnya.
 
“Jabatan ini diberikan kepada semuanya adalah amanat dan kepercayaan, karena itu jaga baik-baik. Kita juga melibatkan seluruh unsur masyarakat,” kata Anies. Ia berharap kepemimpinan mereka adalah kepemimpinan sektor yang baik di jajaran birokrasi maupun di luar birokrasi.

“Pergantian, promosi, dan pergeseran atau mutasi pejabat ini merupakan kebutuhan Pemprov DKI Jakarta dalam rangka dinamisasi manajemen yang baik, cepat, tepat, dan efektif,” ujar Anies.

Jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang dilantik dan diambil sumpahnya yakni :
1. Dr. Sri Haryati, S.Pi, M.Si sebagai Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
2. Ir. Sri Mahendra Satria Wirawan, MM, MT sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
3. Chaidir, S.Sos, M.Si sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.
4. Dr. Ir. Hari Nugroho, MM sebagai Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta;
5. dr. Widyastuti, MKM sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
6. Ir. Kelik Indriyanto, MT sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.
7. Uus Kuswanto, S.Sos, MAP sebagai Wakil Walikota Jakarta Timur.

Baca juga: Anies Baswedan harap uji kelayakan dan kepatutan calon wakil gubernur dilaksanakan Januari

Pewarta: Susylo Asmalyah
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pintu Air Pasar Ikan masuki status kritis

Jakarta (ANTARA News) –  Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyebut, tinggi permukaan Pintu Air (PA) Pasar Ikan memasuki tahap kritis atau Siaga II pada Rabu pukul 09.00 WIB.

Dari data yang dihimpun Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, tinggi permukaan air Pintu Air Pasar Ikan mulai kritis pada level 209 G, yakni pada ketinggian 209 sentimeter dengan keadaan gerimis pada pukul 09.00 WIB.

Sebelumnya, tinggi muka air Pintu Air Pasar Ikan memasuki tahap waspada atau Siaga III mulai pukul 07.00 WIB dan bertahan hingga pukul 09.00 WIB.

BPBD DKI Jakarta mengimbau sejumlah wilayah seperti di Kelurahan Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Marunda, Cilincing, Kalibaru, dan Kamal untuk antisipasi menghadapi kemungkinan terdampak rob.

Sementara menurut keterangan resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang diterima Antara pukul 10.00 WIB, wilayah Jabodetabeka masih berpotensi terjadi hujan sedang-lebat pada pukul 10.30 WIB

BMKG memprediksi kondisi tersebut masih akan berlangsung hingga pukul 12.30 WIB.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BMKG imbau warga Jakarta waspadai hujan petir Rabu sore

Jakarta (ANTARA News) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengimbau khususnya warga Jakarta Timur, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan mewaspadai potensi hujan lebat disertai petir pada Rabu sore hingga malam.
Laman resmi “www.bmkg.go.id” di Jakarta, Rabu, menyebutkan potensi hujan disertai petir dan angin kencang akan berlangsung dalam durasi singkat.

BMKG juga menyebutkan sebagian besar wilayah Ibu Kota Jakarta diprakirakan akan dilanda hujan lokal di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu menjelang Rabu siang.

Daerah lainnya seperti Jakarta Pusat dan Jakarta Utara diprediksikan akan cerah berawan dengan tingkat suhu temparatur 24 derajat celcius-33 derajat celcius dan tingkat kelembaban mencapai 75 persen hingga 95 persen.

Pewarta: Taufik Ridwan
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemkot Jakpus optismistis pertahankan DKI bebas rabies

Jakarta (ANTARA News) – Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (Sudin KPKP) Jakarta Pusat optimistis mempertahankan DKI Jakarta sebagai provinsi bebas rabies dengan adanya sosialisasi dan pemberian vaksin gratis terhadap hewan penular rabies (HPR).

Kepala Sudin KPKP Jakpus, Bayu Sari Hastuti, mengatakan sosialisasi rabies diselenggarakan secara serentak di lima wilayah dan kabupaten yang digelar Dinas KPKP DKI Jakarta.

“Sejak tahun 2004 DKI Jakarta dinyatakan sudah bebas dari seluruh Hewan Penular Rabies (HPR). Oleh karena itu, pihaknya rutin setiap tahun selalu melakukan sosialisasi dan vaksin gratis pada HPR. Jangan sampai apa yang telah kita pertahankan, terus timbul lagi,” ungkap Bayu di Jakarta, Rabu.

Bayu menegaskan pihaknya tidak melarang warga memelihara binatang, namun harus dipelihara dengan baik, memeriksa kesehatannya secara rutin serta diberikan vaksin.

Sementara itu, Sekretaris Kelurahan Mangga Dua Selatan, Sri Budiarti Setianingsih menjelaskan sosialisasi rabies sangat penting sekali bagi warga, karena untuk menambah wawasan mencegah atau mengetahui gejala pada hewan peliharaannya.

Sri menambahkan, peserta sosialisasi rabies dan pemberian vaksin gratis terhadap anjing, kucing, kera dan musang, di ruang pola Kantor Kelurahan Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Selasa (8/1) diikuti sebanyak 30 orang terdiri dari anggota penyayang binatang, warga dan pemilik binatang peliharaan.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Jakarta Pusat telah memvaksinasi 5.520 ekor HPR dari Januari hingga 13 Desember 2018.

Vaksinasi diberikan kepada 5.520 ekor HPR yang terdiri dari 2.693 ekor anjing, 2.774 ekor kucing, 23 ekor kera dan 30 ekor musang.

Walaupun sosialisasi tetap berjalan, namun Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menginstruksikan agar razia kucing ditunda terkait adanya polemik razia kucing.

Hal tersebut ditulis Gubernur dalam akun facebook Anies Baswedan pada hari Selasa (8/1) lalu yang berisi,
“Teman-teman, terkait polemik razia kucing, pagi ini saya instruksikan kepada dinas terkait agar:
1.Tunda kegiatan penangkapan;
2. Ajak bicara organisasi/komunitas pengelolaan binatang;
3. Lakukan kegiatan pengendalian bersama dengan komunitas.”

Pewarta: Tessa Qurrata Aini
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tren vaksinasi rabies HPR Jakarta Barat naik dua kali lipat

Jakarta (ANTARA News) –  Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Barat Marsawitri Gumay memyebut tren vaksinasi hewan penular rabies (HPR) seperti anjing, kucing dan kera naik hingga dua kali lipat.

“Tren vaksin di Jakarta Barat itu meningkat luar biasa. Target 5.000 ekor sekarang bisa mencapai 10.000 ekor,” ujar Masawitry di Jakarta, Selasa.

Ia menyebut hal tersebut merupakan dampak dari semakin tingginya kesadaran warga Jakarta Barat untuk memberi perlindungan kepada hewan peliharaan mereka dengan vaksinasi.

Terlebih lagi, sepanjang tahun 2018 Suku Dinas KPKP Jakarta Barat melaksanakan kegiatan vaksinasi hewan penular rabies langsung ke rumah-rumah pemilik hewan di 56 kelurahan di Jakarta Barat bekerjasama dengan pihak-pihak terkait.

Pada awal tahun 2019, Dinas KPKP DKI Jakarta menggelar sosialisasi pencegahan rabies serentak di lima wilayah kota administrasi. Khususnya di Jakarta Barat, sosialisasi dilakukan di Kelurahan Jelambar.

Masawitry menyebut Kelurahan Jelambar berpotensi menjadi kawasan penular rabies dengan temuan adanya anjing-anjing di setiap rumah. Selain itu, di kawasan tersebut banyak dilaporkan adanya anjing liar.

“Banyak laporan ke kami adanya anjing liar. Untuk itu kita secara bertahap melakukan penangkapan dan itu pasti ada pro kontra juga,” ungkap dia.

Namun pelaksanaan kegiatan penangkapan HPR untuk sementara tertunda atas imbauan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, sehingga kegiatan yang berlangsung di Pos RW 01 Kelurahan Jelambar adalah sosialisasi kepada warga dan vaksinasi rabies.

Sejumlah warga pemilik anjing dan kucing antusias membawa peliharaannya untuk mendapatkan vaksinasi rabies secara gratis. Anjing dan kucing yang telah divaksinasi mendapat surat pernyataan vaksin.

“Selain itu, kalau hewannya lebih dari lima, rumah tersebut tidak boleh dijadikan peternakan mereka harus punya surat izin yang banyak, untuk itu perlu di sosialisasikan. Tapi walau dibatasi selama mereka tidak menganggu lingkungannya, tidak masalah,” ungkapnya.  

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

PKS harap posisi Wagub DKI terisi sebelum Pilpres

Jakarta (ANTARA News) – Ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengharapkan posisi Wagub Ibu Kota dapat terisi sebelum Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

“Iya, kalau kami maunya sebelum Pilpres. Karena itu kebutuhan pemerintah, harus ada Wagub,” kata Suhaimi saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Untuk mencapai harapan tersebut, PKS dikabarkan telah mengirim surat ke Partai Gerindra Senin (7/1) petang yang berisi undangan untuk membahas kelanjutan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon wakil gubernur DKI Jakarta.

“Ya kemarin sore itu Pak Syakir (Ketua DPW PKS DKI) bersurat ke Gerinda, mengundang ke PKS untuk membicarakan tindak lanjutnya kayak apa gitu,” ujar Suhaimi.

Rencananya pertemuan tersebut dilangsungkan pada Rabu (9/1/2019) besok di Kantor PKS Jakarta dan uji kelayakan dan kepatutan ditargetkan oleh Suhaimi dapat dilaksanakan sebelum 25 Januari 2019.

Sebagai salah satu kandidat untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan, Suhaimi mengaku tidak memiliki persiapan khusus.

Malah, ia berharap yang lolos uji kelayakan dan kepatutan adalah dua kandidat lainnya, yaitu Sekretaris Umum DPW PKS DKI Jakarta Agung Yulianto dan mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu.

“Enggak, saya biasa saja. Kalau yang jadi Pak Agung alhamdulillah, yang jadi Pak Syaikhu alhamdulillah,” ucap Suhaimi.

Ia pun enggan menanggapi syarat yang diberikan Anies Baswedan untuk tidak membawa visi misi baru dan mengikuti yang sudah ada.

“Nanti saja pertanyaannya kalau sudah ada hasil dari fit and proper test. Saya berharap mudah – mudahan yang lulus orang lain, udah lah. Pertama, prosesnya sekarang kan baru mau fit and proper test dan dari tiga mesti satu digugurkan. Ya nanti aja kalau sudah siapa yang dua diajukan baru bicara soal itu,” katanya menambahkan.

Di DPRD sendiri ada beberapa fraksi yang menolak tiga nama calon wakil gubernur yang diajukan PKS, yakni PKB dan Hanura. Untuk menyikapi hal tersebut PKS segera berkomunikasi dengan fraksi-fraksi di DPRD untuk mengenalkan cawagub DKI.

Pihak PKS berharap dengan perkenalan di fraksi-fraksi DPRD yang akan dipimpin Ketua Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi, seusai penjajakan politik, tak ada lagi penolakan. ***2***

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jaksa ungkap anggota JAD Blitar disumpah setia kepada ISIS

Jakarta (ANTARA News) – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengungkap bahwa terdakwa Heru Widajanto yang merupakan anggota Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Blitar, Jawa Timur, disumpah setia kepada jaringan Negara Islam Suriah dan Irak (ISIS).    
   
“Heru membaiat diri menjadi JAD Blitar sekitar bulan Maret 2016. Dia membacakan sumpah setia kepada jaringan terorisme Negara Islam Suriah dan Irak (ISIS) pimpinan Abu Bakar Al Baghdadi,” ujar Jaksa Penuntut Umum dalam Sidang di PN Jakarta Barat, Selasa.    
   
Heru diketahui aktif mengikuti perkumpulan pimpinan Abu Umar yang merupakan Amir (Ketua) Wilayah Jawa Timur saat itu. JPU menyebut Abu Umar sering menyampaikan kepada jamaahnya untuk melakukan jihad dengan memerangi thogut yang mengarah pada pemerintah, polisi, presiden dan tentara.    
   
“Jihad adalah mengajarkan tentang mempersiapkan diri berperang di jalan Allah dengan melakukan idad atau tadrip hijrah ke Suriah. Memerangi thogut dengan cara membunuhi thogut di manapun berada sesuai dengan kemampuannya,” kata jaksa.    
   
Untuk persiapan berperang, Heru dan anggota lainnya melakukan latihan perang atau askariyah.  Materi latihan berupa latihan fisik dengan lari, senam atau berenang yang disebut dengan idad.    
   
Idad berupa lari dan senam di tepi laut Lodoyo, Kabupaten Blitar. Sesaat sebelum melakukan idad dengan cara berlari tersebut diadakan tausiyah.    
   
“Bahwa akhir tahun 2017, terdakwa mengikuti latihan berenang di kolam Tirta Kanigoro Blitar dengan materi latihan berenang, persiapan diri, menjalankan sunah rasul, latihan fisik menjaga diri,” kata JPU.    
   
Heru diamankan Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, pada 13 Juni 2018 dan diamankan di Mako Brimob Polda Jatim keesokan harinya. Heru sempat diamankan bersama empat terduga tersangka rencana penyerangan sejumlah bank di Blitar saat itu.    
   
“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 Huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tidak Pidana Terorisme,” ujar jaksa. 
Baca juga: Densus 88 tangkap satu orang di Sleman
Baca juga: Densus 88 dalami penyerangan terhadap anggota polantas di Lamongan
Baca juga: Densus 88 tembak dua terduga teroris di Tanjungbalai

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Transjakarta akan tambah armada kecil untuk perluas Jak Lingko

Jakarta (ANTARA News) – Manajemen PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) akan menambah armada angkutan kecil yang diintegrasikan guna memperluas cakupan sistem integrasi transportasi publik di Jakarta atau Jak Lingko.

“Kami terus bergerak menambah armada yang diintegrasikan untuk memperluas cakupan Jak Lingko ini, namun dengan tetap memastikan memenuhi syarat yang ditentukan,” kata Direktur Utama PT Transjakarta Agung Wicaksono saat dihubungi di Jakarta, Selasa malam.

Adapun syarat yang ditentukan tersebut secara umum adalah terkait teknis kendaraan yang memenuhi unsur kelaikan kendaraan seperti keselamatan penumpang, kenyamanan penumpang, sistem pengendalian kendaraan hingga kelengakapan dokumen.

“Juga memastikan seluruh pengemudi kompeten, tersertifikasi dan memiliki SIM A Umum,” ujarnya yang menambahkan hingga awal 2019 ini, Transjakarta bersama sistem Jak Lingko sudah dapat menjangkau 68 persen populasi dan 58 persen wilayah Jakarta.

Pencapaian ini didapat dengan perluasan layanan integrasi bus kecil melalui penambahan kerja sama dengan para operator bus kecil yang secara aktif tergabung Jak Lingko.

“Sebanyak sembilan dari 11 operator bus kecil (angkot) telah bergabung dengan Jak Lingko. Selain itu, ada juga dengan Metromini dan Kopaja, namun masing-masing sejumlah 100 dan 150 armada butuh peremajaan,” katanya.

Yang terbaru, Jak Lingko yang merupakan program lanjutan dari program dari sistem integrasi transportasi OK Otrip meluncurkan program Jak Lingko di Tanah Abang sebanyak delapan rute, yaitu:
– OK 7 dengan rute Grogol-Tanah Abang
– OK 8 dengan rute Roxy-Bendungan Hilir
– OK 9 dengan rute Roxy Mas-Karet
– OK 10 dengan rute Tanah Abang-Kota
– OK 11 dengan rute Tanah Abang-Kemayoran Lama
– OK 12 dengan rute Tanah Abang-Kebayoran Lama
– OK 13 dengan rute Tanah Abang-Jembatan Lima
– OK 14 dengan rute Tanah Abang-Meruya Ilir.

Ke depan, Transjakarta juga akan bekerjasama dengan moda berbasis rel, yakni dengan Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta atau Ratangga dan Light Rail Transit (LRT).

Saat ini, integrasi dengan MRT dan LRT sedang dalam tahap studi untuk integrasi antar moda. Bentuk integrasi tidak hanya dalam dalam rute saja, tetapi termasuk untuk tiket dan manajemen pengelolaan dengan membentuk perusahaan patungan (joint venture).

Sebagai tambahan, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2018-2022, Pemprov DKI juga akan membangun elevated loopline.  

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Rumah roboh di Tamansari diduga pengaruh cuaca dan bangunan rapuh

Jakarta (ANTARA News) – Rumah roboh di Jalan Kebon Jeruk 14 RT 006/07 Kelurahan Mapar Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, diduga akibat pengaruh cuaca buruk dan struktur bangunan yang telah rapuh.

Hal tersebut dibenarkan Kepala Seksi (Kasi) Pengendalian Kebakaran Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat Rompis Romlih di Jakarta, Selasa.

“Dugaan penyebab sementara faktor cuaca dan struktur pondasi bangunan yang sudah rapuh,” ujar Rompis.

Bangunan tersebut roboh sekitar pukul 19.36 WIB dan membuat satu keluarga berisi sepuluh jiwa sempat terjebak di dalamnya.

Rompis memaparkan, bagian depan bangunan dengan pondasi yang sudah rapuh terkena angin dan hujan yang cukup deras, mengakibatkan pondasi bangunan mengalami pergeseran

Dua penghuni rumah berusaha melakukan perbaikan pada pondasi tersebut saat terjadi kerusakan bagian rumah.

Pada saat proses perbaikan, pondasi rumah roboh dan mengenai kendaraan roda empat yang terparkir di bagian depan rumah dan menutup akses jalan keluar untuk delapan penghuni yang masih ada di dalam rumah.

“Dua orang berhasil dievakuasi dengan keadaan selamat dan sudah ditangani tim medis, petugas kemudian membuka akses jalan untuk delapan penghuni yang masih terjebak dibagian belakang bangunan yang tidak runtuh,” ujar dia.

Satuan pemadam kebakaran mengerahkan 10 unit tugas sejumlah 37 orang dalam penanganan bangunan runtuh berkisar 32 meter persegi. Satu unit mobil juga tertimpa reruntuhan bangunan.

Proses penanganan bangunan runtuh tersebut dinyatakan selesai sekitar pukul 20.07 WIB.  
Baca juga: Satu keluarga terjebak dalam rumah roboh di Taman Sari
Baca juga: Tiga warga Ponorogo terluka akibat rumah roboh

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Anies instruksikan penundaan razia kucing

Jakarta (ANTARA News) – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menginstruksikan penundaan kegiatan penangkapan terhadap kucing terkait munculnya polemik razia kucing.
     
Hal tersebut ditulis Gubernur dalam akun facebook Anies Baswedan yang isinya “Teman-teman, terkait polemik razia kucing, pagi ini saya instruksikan kepada dinas terkait agar:
  1. Tunda kegiatan penangkapan;
  2. Ajak bicara organisasi/komunitas pengelolaan binatang;
  3. Lakukan kegiatan pengendalian bersama dengan komunitas;
     

Dalam akun tersebut juga memperlihatkan video tangan yang bermain dengan kucing dengan caption “Lego, kucing adopsi kami yang kakinya diamputasi karena ketika kecil pernah menjadi korban kekerasan pada binatang. Kucing kaki tiga ini sering tidur bersama kami”.
     
Pencegahan rabies sebelumnya dilakukan Pemerintah Kota Jakarta Barat terhadap ribuan hewan pada 2018. “Total sebanyak 5.343 ekor hewan yang telah mendapatkan vaksinasi rabies hingga akhir Juli 2018,” kata Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Barat Marsawitri Gumay.
     
Marsawitri mengatakan ribuan hewan yang divaksin rabies terdiri atas 2.206 anjing, 3.067 kucing, 18 kera dan 52 ekor musang. 
Baca juga: Razia anjing-kucing liar disarankan tiga kali setahun
Baca juga: Vaksinasi rabies HPR Jakbar naik dua kali lipat
Baca juga: Jakpus telah vaksinasi 5.520 HPR selama 2018

Pewarta: Susylo Asmalyah
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Razia anjing-kucing liar disarankan tiga kali setahun

Jakarta (ANTARA News) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyarankan agar razia anjing dan kucing liar digelar tiga kali dalam setahun.

“Kalau perlu setahun tiga kali razia (anjing dan kucing) di Jakarta,” ungkap Sekretaris Komisi E (Bidang Kesra) DPRD DKI Jakarta, Veri Yonnevil, di Jakarta, Selasa.

Veri mengatakan razia dilakukan untuk menghindari rabies yang rentan menyerang hewan seperti anjing dan kucing.

Dalam razia, anjing dan kucing liar yang ditemukan petugas akan dibawa ke tempat penitipan sementara untuk diperiksa dan diberi vaksin.

Kemudian, nantinya hewan-hewan liar tersebut akan dicarikan pemiliknya agar tidak berkeliaran dan meresahkan warga lagi.

Anggota DPRD dari fraksi Partai Hati Nurani Rakyat itu mendukung razia hewan penular rabies (HPR) dan menilai seharusnya razia tidak hanya dilakukan ketika diperlukan saja, namun lebih rutin.

Pencegahan rabies sebelumnya sempat dilakukan Pemerintah Kota Jakarta Barat terhadap ribuan hewan pada 2018.

“Total sebanyak 5.343 ekor hewan yang telah mendapatkan vaksinasi rabies hingga akhir Juli 2018,” kata Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautandan Pertanian Jakarta Barat, Marsawitri Gumay.

Marsawitri mengatakan ribuan hewan yang divaksin rabies terdiri atas 2.206 anjing, 3.067 kucing, 18 kera dan 52 ekor musang.

Baca juga: Petugas razia hewan penular rabies di GBK
Baca juga: Mengenali dan menghindari rabies

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Transjakarta: tata transportasi di Tanah Abang lebih tertib

Jakarta (ANTARA News) – Pihak manajemen PT Transportasi Jakarta menilai penataan transportasi di Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) Tanah Abang, Jakarta Pusat sudah lebih tertib dibandingkan sebelumnya.

“Sudah lebih tertib, tapi masih belum seperti yang kita harapkan, masih butuh banyak penertiban lagi,” ujar Direktur Operasional PT Transjakarta, Daud Joseph di Jakarta, Selasa.

Daud menjelaskan beberapa hal yang masih kerapkali terjadi di sekitar jembatan tempat terintegrasi sejumlah moda transportasi umum itu yakni adanya ojek dan kendaraan lain yang parkir sembarangan.

“Penyeberang tidak boleh menyeberang lagi di bawah (jembatan) karena sudah disediakan jembatan penyeberangan,” tambahnya.

PT Transjakarta yang telah tergabung dalam sistem integrasi moda terpadu Jakarta, Jak Lingko menyediakan delapan rute di Tanah Abang, yaitu:
– OK 7 dengan rute Grogol – Tanah Abang
– OK 8 dengan rute Roxy – Bendungan Hilir
– OK 9 dengan rute Roxy mas – Karet
– OK 10 dengan rute Tanah Abang – Kota
– OK 11 dengan rute Tanah Abang -Kemayoran Lama
– OK 12 dengan rute Tanah Abang – Kebayoran Lama
– OK 13 dengan rute Tanah Abang – Jembatan Lima
– OK 14 dengan rute Tanah Abang – Meruya Ilir.

Sembari menunggu pengoperasian Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta atau Ratangga dan “Light Raul Transit” (LRT), pelanggan sudah bisa menggunakan kartu Jak Lingko untuk keperluan transportasi yang lebih praktis di Jakarta.

Pewarta: Tessa Qurrata Aini
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

PKS berharap posisi wagub DKI terisi sebelum Pilpres

Jakarta (ANTARA News) – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengharapkan posisi Wagub Ibu Kota dapat terisi sebelum Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

“Iya, kalau kami maunya sebelum Pilpres. Karena itu kebutuhan pemerintah, harus ada Wagub,” kata Suhaimi, saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Untuk mencapai harapan tersebut, PKS dikabarkan telah mengirim surat ke Partai Gerindra Senin (7/1) petang yang berisi undangan untuk membahas kelanjutan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon wakil gubernur DKI Jakarta.

“Ya, kemarin sore itu Pak Syakir (Ketua DPW PKS DKI) bersurat ke Gerinda, mengundang ke PKS untuk membicarakan tindak lanjutnya kayak apa gitu,” ujar Suhaimi.

Rencananya pertemuan tersebut dilangsungkan pada Rabu (9/1/2019) di Kantor PKS Jakarta dan uji kelayakan dan kepatutan ditargetkan oleh Suhaimi dapat dilaksanakan sebelum 25 Januari 2019.

Sebagai salah satu kandidat untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan, Suhaimi mengaku tidak memiliki persiapan khusus.

Malah, ia berharap yang lolos uji kelayakan dan kepatutan adalah dua kandidat lainnya, yaitu Sekretaris Umum DPW PKS DKI Jakarta Agung Yulianto dan mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu.

“Enggak, saya biasa saja. Kalau yang jadi Pak Agung alhamdulillah, yang jadi Pak Syaikhu alhamdulillah,” ucap Suhaimi.

Ia pun enggan menanggapi syarat yang diberikan Anies Baswedan untuk tidak membawa visi misi baru dan mengikuti yang sudah ada.

“Nanti saja pertanyaannya kalau sudah ada hasil dari fit and proper test. Saya berharap mudah – mudahan yang lulus orang lain, udah lah. Pertama, prosesnya sekarang kan baru mau fit and proper test dan dari tiga mesti satu digugurkan. Ya nanti aja kalau sudah siapa yang dua diajukan baru bicara soal itu,” katanya menambahkan.

Di DPRD sendiri ada beberapa fraksi yang menolak tiga nama calon wakil gubernur yang diajukan PKS, yakni PKB dan Hanura.

Untuk menyikapi hal tersebut PKS segera berkomunikasi dengan fraksi-fraksi di DPRD untuk mengenalkan cawagub DKI.

PKS berharap dengan perkenalan di fraksi-fraksi DPRD yang akan dipimpin Ketua Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi, seusai penjajakan politik, tak ada lagi penolakan.

Baca juga: Survei : Wagub DKI harus segera diisi
Baca juga: Suhaimi tak bisa jelaskan dia masuk bursa calon wakil gubernur DKI Jakarta

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

TransJakarta layani 189 juta pelanggan selama 2018, naik 31 persen

Jakarta (ANTARA News) – Manajemen PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) mengatakan telah melayani 189 juta orang pelanggan selama tahun 2018.

“Pelanggan bus Transjakarta ada 144 juta orang setahun (2017), di 2018 meningkat menjadi 189 juta orang. Jadi, naik 31 persen dibandingkan 2017. Itu sangat bagus,” kata Direktur Operasional PT Transjakarta, Daud Joseph di Jakarta, Selasa.

Daud tak dapat memungkiri jika peningkatan pelanggan karena ada sejumlah faktor pendukung.

Pertama, kesadaran masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum yang semakin nyaman dan aman.

Kemudian, kebijakan ganjil-genap yang membuat warga terbatasi untuk menggunakan mobil pribadi dengan jadwal yang ditentukan pemerintah DKI Jakarta.

Di tahun 2019, Daud mengatakan pihaknya akan membuka 30 rute baru, salah satunya yakni rute Cililitan-Kayu Manis.

Selain itu, peningkatan pelayanan juga terus dilakukan PT Transjakarta yang bergabung dengan Jak Lingko.

“Operator Jak lingko saat ini sedang berusaha melengkapi persyaratan dokumen SPM (Standar Pelayanan Minimum), seperti STNK dan SIM,” katanya.

Bus Transjakarta merupakan salah satu moda angkutan umum yang bisa digunakan warga Jakarta dan sekitarnya untuk berkendara dari sekian banyak pilihan transportasi umum, seperti kereta rel listrik (KRL), dan MRT Jakarta (Ratangga) dan Light Rail Transit (LRT) yang akan segera dioperasikan 2019 serta tergabung dalam moda integrasi terpadu Jakarta, Jak Lingko yang menggantikan Ok Otrip. 

Pewarta: Tessa Qurrata Aini
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kejari Jakbar limpahkan kasus Hercules ke pengadilan

Jakarta (ANTARA News) – Kejaksaan Negeri Jakarta Barat melimpahkan berkas kasus tersangka aksi premanisme lahan, Hercules Rosario Marshal, ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

“Berkas Hercules dan tersangka lainnya siang ini sudah dilimpahkan oleh jaksa penuntut umum ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Patris Yusrian Jaya di Jakarta, Selasa.

Tidak hanya Hercules, berkas 11 tersangka lainnya terkait aksi premanisme lahan di dua wilayah di kawasan Kalideres, Jakarta Barat, juga telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Patris melanjutkan, penetapan waktu sidang tinggal menunggu keputusan majelis hakim yang akan mengadili Hercules dan para tersangka lainnya.

Setelahnya, penetapan waktu sidang Hercules dan 11 tersangka lainnya membutuhkan waktu hingga seminggu kedepan.

“Diperkirakan akhir bulan ini sidangnya. Diperkirakan ya, sebab nunggu keputusan hakim,” tandasnya.

Hercules sendiri terlibat dalam kasus penguasaan lahan milik PT Nila Alam di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Dia ditangkap pada 21 November di kediamannya di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. 

Dia terancam jeratan pasal 170 KUHP tentang pengrusakan barang atau orang, dan pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan.

Selain Hercules, Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi menyebut beberapa anak buahnya selaku eksekutor, dan HM atau Handi Musawan sebagai pemberi kuasa kepada Hercules turut menjadi tersangka atas aksi premanisme pendudukan lahan.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Hujan disertai kilat di Jabodetabek

Jakarta (ANTARA News) – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperingatkan cuaca di Jabodetabeka pada Selasa siang hingga sore berpotensi hujan sedang hingga lebat yang disertai kilat/petir dan angin kencang.

Berdasarkan info yang dimuat pada laman resmi di www.bmkg.go.id, daerah yang berpotensi hujan sedang hingga lebat itu adalah Jagakarsa, Cinere, Ciputat, Pamulang, Serpong, Pinang, Serpong Utara, Pondokaren, Bojongsari dan Sawangan.

Selanjutnya Limo, Ciputat Timur, Bantar Gebang, Mustika Jaya, Setu Bekasi, Cijeruk, Cigombong, Caringin, Ciawi, Megamendung, Cisarua, Leuwisadeng, Rumpin, Cigudeg, Jasinga, Leuwiliang dan sekitarnya.

Cuaca dapat meluas ke wilayah lain, yaitu Pancoranmas, Beji, Pasar Minggu, Cilandak, Kebayoran Lama, Pesanggrahan, Larangan, Ciledug, Karang Tengah, Cipondoh, Tangerang, Cibodas, Curug, Pagedangan, Cisauk, Setu Tangerang, Parungpanjang, Tenjo serta Cibungbulang.

Ciseeng, Gunungsindur, Ciampea, Rancabungur, Tamansari, Bogor Selatan, Bogor Timur, Sukaraja, Cileungsi, Rawa Lumbu, Tambun Selatan, Cikarang Barat, Cibitung, Serangbaru, Cikarang Selatan, prung, Nangguang, Sukajaya dan sekitarnya.

Kondisi ini diperkirakan berlangsung hingga pukul 16.00 WIB.

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dinas LH DKI amankan warga dari bahaya limbah B3 Marunda

Jakarta (ANTARA News) – Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengamankan warga di sekitar rusun Marunda, Cilincing, Jakarta Utara dari dampak bahaya pasir diduga limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).

“Kami datang ke sini untuk mengamankan lokasi dari bahaya akibat menghirup B3 ini. Dampaknya memang bukan saat ini, tapi akan di waktu yang lama,” ujar Staf Seksie Pengaduan dan Sengketa Dinas Lingkungan Hidup M. Yamin di Jakarta, Senin.

Sementara ini, pihaknya mengamankan area limbah dari gangguan masyarakat, terutama anak-anak karena lokasi limbah berada tepat di depan sekolah SDN Marunda 02 Pagi.

Kemudian pada pasir limbah B3, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengangkat dan memindahkan limbah, terutama yang sudah dimasukkan dalam karung-karung oleh warga.

Di lokasi tempat pasir limbah berasal, anggota Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta telah memberi garis pembatas di sekelilingnya untuk mencegah warga melakukan sesuatu pada limbah B3.

“Ini untuk mengamankan, karena belumnya mereka tidak tahu ini mengandung B3 atau tidak. Yang diketahui masyarakat itu hanya pasir selain itu murah, bahkan gratis diberikan oleh seseorang yang kesini,” ujar dia.

Sementara, terdapat dua titik lokasi gundukan pasir yakni di rumah susun Marunda dan di depan  SDN Marunda 02 Pagi. Kemudian lokasi yang ketiga berada di tepi jalan yang sempat diturunkan oleh warga pemilik warung dagangan untuk pemindahan lokasi pedagang kaki lima. 

Baca juga: Pemprov DKI harus segera bersihkan limbah B3 di Marunda
Baca juga: Pengamat sarankan Pemprov DKI buat aturan limbah B3

Pewarta:
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kebakaran di Pasar Eviles hanguskan 16 kios

Jakarta (ANTARA News) – Kebakaran di Pasar Eviles, Jalan Ekor Kuning, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, menghanguskan sebanyak 16 kios sekitar pukul 13.02 WIB, Senin.

Hal itu dibenarkan Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, Satriadi Gunawan, di Jakarta.

“Luas area yang terbakar di Pasar Eviles sekitar 25 x 10 meter persegi. Hingga saat ini sudah dalam situasi pendinginan,” ujar Satriadi.

Sebanyak 13 unit pemadam kebakaran diluncurkan ke lokasi kejadian perkara untuk memadamkan kebakaran pada 16 kios tersebut. Situasi telah aman terkendali.

Secara keseluruhan total kerugian akibat kebakaran tersebut ditaksir kurang lebih Rp500 juta.

“Kebakaran diduga berasal dari pembakaran sampah di sekitar lokasi kejadian. Api menjalar hingga ke kios-kios,” ujar dia.

Tidak ada korban jiwa maupun korban luka berat dalam peristiwa kebakaran di Pasar Eviles Penjaringan, Jakarta Utara. Pukul 14.19 WIB api sudah padam. 

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Klarifikasi dua jari Anies Baswedan

Jakarta (ANTARA News) – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mendatangi Gedung Badan Pengawas Pemilu, di Jakarta Pusat, Senin, guna mengklarifikasi acungan dua jari-nya pada konferensi Nasional Partai Gerindra, di Sentul, Jawa Barat, pada Senin (17/12).
     
“Saya tadi dipanggil untuk pemeriksaan klarifikasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bogor. pemanggilannya untuk tanggal 3 Januari,” kata dia.
     
Namun pada 3 Januari, dia berada di Lombok sehingga dijadwalkan ulang menjadi 7 Januari.
     
Badan Pengawas Pemilu Bogor akhirnya bersedia untuk melakukan itu di Jakarta, sehingga secara transportasi memudahkan karena banyaknya kesibukan di Jakarta.
     
“Kemudian ada 27 pertanyaan yang tadi di berikan, prosesnya mulai jam satu selesai jam dua seperempat dan sesudah itu lebih banyak mengecek penulisan berita acara klarifikasi jadi tadi disebutnya adalah permintaan klarifikasi,” kata Gubernur.
     
Dijelaskannya pertanyaan adalah seputar kegiatan di Sentul International Convention Center, pada waktu itu Anies memberikan sambutan.
       
“Mereka menyampaikan videonya lalu bertanya seputar itu dan saya jelaskan seperti apa yang ada di video itu, saya sampaikan bahwa tidak lebih dan tidak kurang, sehingga tidak perlu saya menambahkan,” kata Anies.
     
Menurutnya apa yang terucap disitu jelas kalimatnya bisa review dan Bawaslu bisa menilai.
     
Ia sebagai gubernur bisa mendatangi kegiatan apapun yang legal di negeri ini. Dia menegaskan ini bukan kegiatan ilegal.
     
“Ini kegiatan legal dan normal-normal saja bagi seorang Gubernur untuk mendatangi kegiatan yang diselenggarakan oleh partai politik,” kata Anies.
     
Meski begitu hari Jumat (14/12) sebelum kegiatan di Sentul Anies mengirimkan surat kepada Kemendagri, itu sudah dilakukan juga walaupun sebenarnya secara substansi Gubernur bisa mengikuti kegiatan apa saja selama tidak melakukan kegiatan kampanye.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jaksa jelaskan alasan tolak pembelaan Ahmad Dhani

Jakarta (ANTARA News) – Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menjelaskan, pihaknya menolak pembelaan Ahmad Dhani, karena pledoi musisi itu dianggap hanya memuat “curhat” (curahan hati) atau pendapat pribadi yang tidak terkait pembuktian dakwaan.

Oleh karena itu, penuntut umum memilih tidak menanggapi lebih lanjut isi pembelaan Ahmad Dhani, dan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan sebelumnya.

“Kami menyatakan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan pada persidangan 26 November 2018,” kata Jaksa Yanti dalam persidangan di Jakarta, Senin.

Ahmad Dhani melalui pembelaannya yang dibacakan kuasa hukum, Hendarsam Marantoko, pada 26 November 2018 menilai, tuntutan jaksa tidak dapat membuktikan dampak riil yang terjadi akibat cuitan musisi itu.

Akan tetapi, dalam dokumen replik, penuntut umum menyoroti adanya kemungkinan cuitan Ahmad Dhani dapat memicu kerugian pada pihak lain.

“Kebebasan pendapat yang disalahgunakan dengan ujaran kebencian dapat mengakibatkan kebencian kolektif yang mengakibatkan pengucilan, diskriminasi, kekerasan, hingga genosida,” sebut jaksa mengutip isi Surat Edaran Kepala Kepolisian Indonesia Nomor SE/6/IX/2015.

Jaksa lanjut menjelaskan, pihaknya tetap mengacu pada pasal yang didakwakan, pembuktian di persidangan, serta keterangan saksi dan ahli.

Dari berbagai pertimbangan itu, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tetap menuntut Ahmad Dhani dua tahun penjara, karena dianggap telah melanggar Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19/2016 tentang Perubahan UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  

Baca juga: Polisi segera serahkan Ahmad Dhani ke Kejati

Baca juga: Jaksa jawab pembelaan Ahmad Dhani pada 7 Januari 2019
 

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Penghentian kerja sama BPJS-RS dinilai akibat lemahnya koordinasi

Jakarta (ANTARA News) – Penghentian kerja sama sementara antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan tiga rumah sakit umum daerah (RSUD) di Jakarta dinilai akibat lemahnya koordinasi antara pemerintah dengan BPJS Kesehatan.

“Di awal tahun 2019 ada berita rumah sakit yang tidak melayani pasien BPJS Kesehatan karena kontraknya tidak diperpanjang, pertama membuktikan bahwa tidak ada koordinasi maksimal antara pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan BPJS Kesehatan,” kata Sekretaris Jenderal Jamkes Watch, Sabda Pranawa Djati di Jakarta, Senin.

Hal tersebut, lanjut Sabda, akibat adanya surat dari Kemenkes pada tanggal 31 Desember 2018 terkait pelayanan rumah sakit yang kemudian direspon BPJS Kesehatan dan mengirim surat ke Kemenkes pada tanggal 3 Januari 2019  untuk tidak dapat melanjutkan kerja sama sesuai regulasi.

Namun, pada tanggal 4 Januari 2019  rumah sakit yang belum terakreditasi tetap direkomendasikan untuk diperpanjang kontraknya dapat melayani peserta BPJS Kesehatan seolah memperlihatkan kurangnya koordinasi berbagai pihak yang terlibat.

“Seharusnya kasus ini tidak perlu terjadi kalau Kemenkes dan BPJS Kesehatan sebelumnya melakukan rapat koordinasi yang efektif,” tambahnya.

BPJS Kesehatan diberitakan telah menghentikan sementara kerja sama dengan tiga RSUD di Jakarta, diantaranya RSUD Jati Padang, RSUD Kebayoran Lama, dan RSUD Cipayung karena masalah akreditasi.

Plt Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Khafifah Any mengatakan RSUD Jati Padang dan RSUD Kebayoran Lama tinggal menunggu tanda tangan kerja sama dengan BPJS Kesehatan yang rencananya ditindaklanjuti pada hari Senin (7/1) karena rekomendasi susulan  yang telah diberikan Kemenkes, beda halnya dengan RSUD Cipayung yang masih kredensial (pengesahan).

Penghentian kerja sama tersebut dijamin Dinkes DKI tidak akan mengganggu pelayanan peserta BPJS Kesehatan, hanya saja untuk rawat inap nantinya akan dirujuk ke rumah sakit lain bila penandatanganan kerjasama masih belum dilakukan. 

Baca juga: PERSI evaluasi RS terkait pemutusan kerja sama BPJS Kesehatan
Baca juga: ICJR sayangkan keputusan pemerintah cabut layanan bantuan korban dari BPJS

Pewarta:
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dinas LH DKI cari pelaku pembuang pasir diduga limbah B3

Jakarta (ANTARA News) – Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta tengah mencari pelaku pembuang pasir yang diduga limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) di sekitaran rumah susun Marunda, Cilincing, Jakarta Utara.

Staf Seksi Pengaduan dan Sengketa Dinas Lingkungan Hidup M. Yamin di Jakarta, Senin menyebut untuk sementara ini pihaknya mengamankan barang bukti pasir diduga limbah B3 jenis Spent Bleaching Earth (SBE) dari jangkauan warga.

“Baru mengamankan saja (pasir) ini kan barang bukti. Selanjutnya, kita cari siapa pemilik barang ini, sementara kita amankan ini dari bahaya untuk masyarakat,” ujar M. Yamin.

Ia menyebutkan akan ada sejumlah sanksi untuk pelaku apabila semua bukti tentang pencemaran lingkungan sebagai dampak pembuangan limbah B3 tersebut telah terkumpul. 

Namun saat ini, pihaknya masih berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait untuk mengamankan barang bukti dengan tim dari Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Cilincing, yang akan berkoordinasi dengan kepolisian dan satuan TNI setempat.

“Setelah itu kalay udah ada bukti lengkap siapa-siapanya, baru kita akan menentukan itu,” ujar dia melanjutkan.

Sementara bagi masyarakat yang menerima pasir diduga limbah B3 karena ketidaktahuannya, pihaknya akan coba mengimbau mereka dan memberikan arahan untuk lebih berhati-hati terhadap dampak limbah tersebut.

“Jangan menerima sesuatu yang gratis atau murah walaupun itu dibutuhkan. Padahal itu berbahaya buat lingkungan, terlebih orangnya,” tandasnya. 

Baca juga: Pemprov DKI harus segera bersihkan limbah B3 di Marunda
Baca juga: Anggota DPRD minta DKI serius tangani limbah B3 Marunda
Baca juga: Pengamat sarankan Pemprov DKI buat aturan limbah B3
Baca juga: Pakar: Limbah SBE berbahaya dapat percepat degeneratif sel tubuh

 

Pewarta:
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ahmad Dhani ajukan tanggapan terhadap penolakan jaksa

Jakarta (ANTARA News) – Ahmad Dhani melalui kuasa hukumnya akan mengajukan duplik atau tanggapan terdakwa untuk menanggapi penolakan jaksa terhadap isi pembelaan yang diajukan musisi tersebut dalam persidangan kasus ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Ketua tim kuasa hukum Ahmad Dhani, Hendarsam Marantoko menyampaikan dalam persidangan dengan agenda pembacaan replik atau tanggapan jaksa terhadap pledoi, Senin, pihaknya merasa perlu menyampaikan sikap terhadap penolakan jaksa.

Dalam kesempatan itu, Hendarsam meminta majelis hakim yang diketuai Ratmoho untuk memberi kesempatan kepada pihak kuasa hukum waktu satu minggu guna menyusun dokumen duplik.

Usai permintaan diajukan, Hakim Ketua Ratmoho menetapkan, sidang dengan pembacaan duplik dilanjutkan pada 14 Januari.

Jaksa dalam pembacaan repliknya, Senin, menolak seluruh isi pembelaan yang dibacakan Ahmad Dhani pada sidang 26 November 2018.

Jaksa Dwiyanti menyebut, isi pembelaan Ahmad Dhani merupakan ?curhat? (curahat hati) atau pendapat pribadi yang tidak terkait dengan isi dakwaan.

Dalam tanggapannya, jaksa turut menjawab beberapa keberatan yang diajukan Ahmad Dhani. Salah satunya terkait kerugian riil yang disebabkan cuitan musisi itu dalam media sosial Twitter.

Jaksa yang turut mengutip isi Surat Edaran Kapolri No.SE/6/IX/2015 berpendapat, cuitan Ahmad Dhani berpotensi merugikan pihak tertentu.

Dalam surat edaran itu disebutkan, kebebasan berpendapat yang disalahgunakan dengan ujaran kebencian dapat mengakibatkan kebencian kolektif yang mengakibatkan pengucilan, diskriminasi, kekerasan hingga genosida.

Dari berbagai pertimbangan itu, jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tetap menuntut Ahmad Dhani dua tahun penjara, karena dianggap telah melanggar Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19/2016 tentang Perubahan UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
Baca juga: Jaksa jelaskan alasan tolak pembelaan Ahmad Dhani
Baca juga: Polisi segera serahkan Ahmad Dhani ke Kejati

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

DKI menguji hasil air saringan eceng gondok

Jakarta (ANTARA News) – Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah (LLHD) Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta melakukan uji hasil air saringan tanaman eceng gondok pertama yang berada di saluran penghubung Inlet 3 Waduk Sunter Utara.

Menurut Ketua Satuan Pelaksana Unit Pelaksana Kerja Badan Air Jakarta Utara Lambas Sigalingging di Jakarta, Senin, pengujian terhadap air di kawasan tersebut untuk melihat kualitas air setelah sebulan ditanami eceng gondok.

“Kegiatan ini kita bekerjasama dengan LLHD untuk menguji kualitas air setelah ditanam eceng gondok. Mudah-mudahan dua minggu yang akan datang kita ketahui hasilnya,” ujar Lambas.

Dia menyebutkan, pengujian tersebut akan dilakukan berkala, yakni sebulan sekali selama tiga periode setelah penanaman eceng gondok yang dilakukan mulai 7 Desember 2018.

Secara kasat mata, Lambas mengatakan ada perubahan signifikan pada perairan di kawasan tersebut. Yang semula memiliki bau tak sedap dan menyengat, menjadi tidak berbau sama sekali.

“Bau itu sudah nggak ada. Secara kasat mata kita juga bisa lihat awal air ini dengan kita lihat di sana ada perubahan yang sangat signifikan, lebih jernih,” ujar Lambas.

LLHD Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengambil sampel air di tiga titik, yakni titik awal hulu, titik saringan eceng gondok pertama dan titik terakhir saringan eceng gondok seluas 40×11 meter.

Hal tersebut dimaksudkan untuk memantau seberapa luas jangkauan eceng gondok dapat menyaring kandungan polutan dalam air kali itu.?

Contoh air di tiga titik itu diambil dan diuji secara sederhana dengan `water checker`. Selanjutnya diuji kembali selama kurang lebih 14 hari di laboratorium.

Lambas melanjutkan, hasil pengujian tersebut akan dijadikan bahan untuk upaya penjernihan air yang akan diterapkan di beberapa lokasi kali di Jakarta, termasuk rencana penerapan di Kali Sentiong.

“Hasil lab ini kita laporkan kepada pimpinan kita untuk menjadi bahan, apakah kita langsung diterapkan di Kali Sentiong,” katanya.
Baca juga: Busa tinggi Kali Item akibat penyedotan air dari Waduk Sunter Selatan
Baca juga: Dosen ITS ubah eceng gondok jadi listrik
Baca juga: Indonesia tularkan ilmu olah eceng gondok ke Mesir

Pewarta:
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jamkes Watch: jangan ada pasien BPJS Kesehatan ditolak

Jakarta (ANTARA News) – Jamkes Watch mengingatkan pihak terkait agar jangan ada penolakan terhadap pasien BPJS Kesehatan lantaran penghentian kerja sama sementara dengan beberapa rumah sakit di Jakarta.

“Jangan sampai ada penolakan pasien di RS. Kasus yang sama seperti ini secara resmi kayaknya enggak ada ya, tapi kalau RS yang menolak pasien itu masih banyak terjadi, sama halnya dengan sejumlah RS yang belum kerja sama dengan BPJS Kesehatan,” ujar Sekretaris Jenderal Jamkes Watch, Sabda Pranawa Djati di Jakarta, Senin.

Sabda mengatakan kebijakan pemerintah tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat peserta BPJS kesehatan. Persoalan akreditasi atau tidak sebenarnya domain Kementerian Kesehatan, yaitu memastikan semua RS dan fasilitas kesehatan di Indonesia sudah memenuhi akreditasi atau tidak.

“BPJS hanya dalam konteks pembiayaan jaminan kesehatan nasional bagi pesertanya,” katanya.

Walaupun tidak mengetahui nominal pastinya, Sabda menilai terkendalanya akreditasi rumah sakit bisa jadi karena biaya yang mahal.

Sebelumnya, Dinas Kesehatan DKI Jakarta menegaskan bahwa pasien BPJS Kesehatan dilayani meskipun ada penghentian sementara kerja sama antara RSUD Jati Padang, RSUD Kebayoran Lama dan RSUD Cipayung.

RSUD Jati Padang dan RSUD Kebayoran Lama telah melanjutkan kontrak kerja sama dengan BPJS Kesehatan dan tinggal menunggu penandatanganan. Berbeda halnya dengan RSUD Cipayung yang masih kredensial.
Baca juga: Penghentian kerja sama BPJS-RS dinilai akibat lemahnya koordinasi
Baca juga: PERSI evaluasi RS terkait pemutusan kerja sama BPJS Kesehatan
Baca juga: DKI tegaskan pasien BPJS Kesehatan tetap dilayani
Baca juga: Tiga rumah sakit perpanjang layanan BPJS Kesehatan

Pewarta:
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Transjakarta: transportasi di Tanah Abang semakin tertib

Jakarta (ANTARA News) – Manajemen PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menilai penataan transportasi di Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) Tanah Abang, Jakarta Pusat, semakin tertib dibandingkan sebelumnya.

Baca juga: JPM “penyelamat” kemacetan Tanah Abang

“Sudah lebih tertib, tapi masih belum seperti yang kita harapkan, masih butuh banyak penertiban lagi,” ujar Direktur Operasional PT Transjakarta, Daud Joseph di Jakarta, Selasa.

Daud menjelaskan beberapa hal yang masih kerap kali terjadi di sekitar jembatan tempat terintegrasi sejumlah moda transportasi umum itu yakni keberadaan ojek dan kendaraan lain yang parkir sembarangan.

Baca juga: Ojek pangkalan di Skybridge Tanah Abang ditertibkan

“Penyeberang tidak boleh menyeberang lagi di bawah (jembatan) karena sudah disediakan jembatan penyeberangan,” tambahnya.

Baca juga: Lalin Tanah Abang lancar pascauji coba JPM

PT Transjakarta yang telah tergabung dalam sistem integrasi moda terpadu Jakarta atau “Jak Lingko” menyediakan delapan rute di Tanah Abang, yaitu:

– OK 7 dengan rute Grogol-Tanah Abang

– OK 8 dengan rute Roxy-Bendungan Hilir

– OK 9 dengan rute Roxy Mas-Karet

– OK 10 dengan rute Tanah Abang-Kota

– OK 11 dengan rute Tanah Abang-Kemayoran Lama

– OK 12 dengan rute Tanah Abang-Kebayoran Lama

– OK 13 dengan rute Tanah Abang-Jembatan Lima

– OK 14 dengan rute Tanah Abang-Meruya Ilir.

Sembari menunggu pengoperasian Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta atau Ratangga dan “Light Raul Transit” (LRT), pelanggan sudah bisa menggunakan kartu Jak Lingko untuk keperluan transportasi yang lebih praktis di Jakarta.

Baca juga: 30 pedagang jembatan penyeberangan multiguna Tanah Abang belum ambil kunci

Pewarta:
Editor: Taufik Ridwan
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Satgas dalami dugaan pengaturan pertandingan PS Mojokerto

Jakarta (ANTARA News) – Satuan Tugas Antimafia Bola mendalami dugaan pengaturan pertandingan (match fixing) terhadap klub Liga 2 PS Mojokerto.
   
Informasi itu disampaikan oleh Ketua Tim Media Satgas Antimafia Bola Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono saat ditemui di Jakarta, Senin.
   
Pemeriksaan itu, kata Argo, dilakukan setelah penyidik melakukan pengembangan terhadap kasus pengaturan pertandingan pada klub Liga 3 Persibara Banjanegara.
   
Dari pengembangan itu, penyidik membuat laporan baru dengan dua terlapor, VW atau Vigit Waluyo dan DI atau Dwi Iriyanto alias Mbah Putih. “DI menerima aliran dana dari terlapor VW sebesar Rp115 juta dengan tujuan memenangkan PS Mojokerto untuk (naik tingkat) dari Liga 3 menjadi Liga 2,” kata Argo.
   
Walau demikian, penyidik masih berupaya membuktikan dugaan itu dengan meminta keterangan saksi dan mencari bukti yang cukup. Penyidik juga masih harus melakukan gelar perkara sebelum akhirnya menetapkan dua terlapor itu sebagai tersangka untuk dugaan pengaturan pertandingan PS Mojokerto.
   
Dwi Irianto telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Kepolisian untuk kasus pengaturan pertandingan Liga 2 dan Liga 3, sejak ditangkap pada 28 Desember 2018. 
   
Sementara itu, Vigit juga telah menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri Sidoarjo pada 28 Desember 2018 untuk kasus korupsi PDAM.
   
Sejak skandal pengaturan pertandingan bergulir, Satgas Antimafia Bola Polri telah menangkap empat tersangka, yakni anggota komite eksekutif PSSI Johar Lin Eng, mantan anggota komisi wasit PSSI Priyanto bersama anaknya Anik, dan anggota Komisi Disiplin PSSI Dwi Irianto alias Mbah Putih.
   
Empat tersangka pengaturan skor itu nantinya akan dijerat dengan Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP, juga UU RI Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, dan Pasal 3, 4, 5, UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Baca juga: Satgas Antimafia Bola minta keterangan Bendahara PSSI sebagai saksi

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

DLH DKI memeriksa dua parameter air saringan eceng gondok

Jakarta (ANTARA News) – Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta pada pengujian sampel air saringan tanaman eceng gondok di saluran penghubung Inlet 3 Waduk Sunter Utara, Jakarta Utara, memeriksa dua parameter penting pengukuran kualitas air.

Staf Analis Mikrobiologi Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah (LLHD) Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Anita Andriyani di Jakarta, Senin, menjelaskan, pengukuran secara kimia dan mikrobiologi diperlukam untuk melihat kinerja eceng gondok pada aliran air di kawasan itu.

“Prosesnya kita ambil air nanti yg diukur kimia dan mikrobiologi, yakni pada insitu-nya seperti oksigen terlarut , temperatur, tingkat keasaman, salinitas. Kalau parameternya, BOD (Kebutuhan Oksigen Biologi) itu harus masuk lab,” ujar Anita.

Anita memaparkan, pemeriksaan tersebut juga termasuk pada pengukuran debit air, yang diketahui rupanya alirannya sangat rendah sehingga alirannya lambat. Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah (LLHD) Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta pada pengujian sampel air saringan tanaman eceng gondok yang berada di saluran penghubung Inlet 3 Waduk Sunter Utara, Jakarta Utara, memeriksa dua parameter penting pengukuran kualitas air. (ANTARA News/Devi)
Pengujian dilakukan dengan mengambil sampel dua liter air untuk parameter kimia dan satu botol air sebanyak 100 mililiter untuk pengukuran secara mikrobiologi.

Selain itu di lokasi penanaman eceng gondok, kualitas air diukur menggunakan water checker untuk mengukur oksigen terlarut, temperatur, tingkat keasaman dan salinitas.

Anita menyebutksn ada sedikit perubahan kualitas air dari hasil air saringan eceng gondok pada hari-hari pertama penanaman. “Ada perubahan tetapi sedikit, signifikan hanya dari pengecekan mikrobiologi,” ujar dia.

Meski begitu, Anita belum bisa mengindikasikan perubahan signifikan dari kualitas air jika hanya melakukan pengecekan di lapangan saja. Perlu beberaa kali uji laboratorium sehingga bisa diketahui pengaruh eceng gondok pada air di saluran penghubung Inlet 3 Waduk Sunter Utara.  
Baca juga: DKI menguji hasil air saringan eceng gondok
Baca juga: Enceng gondok sebagai bahan pakan ikan alternatif
Baca juga: Eceng Gondok bisa diubah jadi bahan bakar

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Akreditasi RSDU DKI untuk BPJS dinilai harusnya cepat

Jakarta (ANTARA News) – Anggota DPRD DKI Jakarta, menyebutkan akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) DKI Jakarta untuk syarat kerja sama dengan BPJS Kesehatan seharusnya berlangsung cepat.

Sekretaris Komisi E (Bidang Kesra) DPRD DKI Jakarta, Veri Yonnevil, saat dihubungi di Jakarta, Senin, menyatakan hal itu karena anggaran kesehatan di DKI cukup besar jumlahnya yang bisa digunakan untuk melengkapi syarat-syarat akreditasi seperti struktur gedung, alat kesehatan, dokter dan lainnya.

“Seharusnya untuk (RSUD) DKI mendapatkan akreditasi itu gak akan terlalu sulit, malah bisa cepat, karena anggaran kesehatan tahun ini saja besar kurang lebih Rp11 triliun,” kata Veri.

Veri menyatakan tiga RSUD yang kerjasamanya dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dihentikan yakni RSUD Jati Padang, RSUD Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dan RSUD Cipayung, Jakarta Timur, karena RSUD-RSUD tersebut merupakan fasilitas baru.

“Namun pelayanan tetap ada utamanya untuk yang gawat darurat,” ujar Veri.

Veri menambahkan DPRD sebelumnya akan memanggil Dinas Kesehatan Jakarta karena masalah ini, namun karena pelayanan sudah bisa dilaksanakan hal tersebut tidak jadi dilakukan.

“Sesuai surat edaran Kemenkes sudah melayani pasien lagi, tidak jadi kami laksanakan. Harapan kami pelayanan tetap jalan dan akreditasi juga berjalan cepat, karena sangat bahaya kalau tak bisa tangani BPJS, jangankan tiga satu RS aja, kalo gak layani satu hari bisa 700 orang pasien tidak tertangani,” tuturnya.

Sebelumnya, diberitakan BPJS Kesehatan menghentikan sementara kerja sama dengan tiga RSUD Jakarta karena masalah akreditasi.

Plt Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Khafifah Any mengatakan dua RSUD (RSUD Jati Padang dan RSUD Kebayoran Lama) sebelum Desember 2018 sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, tapi tertunda akibat kendala akreditasi.

Kemudian Dinkes DKI mengeluarkan surat pernyataan akan melakukan akreditasi di 2019 sehingga dikeluarkan surat rekomendasi susulan dari Kementerian Kesehatan RI yang menyatakan dua RSUD tersebut aman. Namun RSUD Cipayung masih menunggu hingga kredensial selesai.

Dinas Kesehatan DKI Jakarta juga menegaskan bahwa pasien BPJS Kesehatan tetap dilayani meskipun ada penghentian sementara kerja sama antara tiga RSUD dengan BPJS Kesehatan yakni yang gawat darurat.

“Kalau rawat inap sehabis rawat jalan yang sudah dirujuk ke situ (tiga RSUD), kalau mau rawat inap atau operasi, kita rujuk ke RS lain,” kata Khafifah.

Khafifah mengatakan RSUD Jati Padang dan RSUD Kebayoran Lama tinggal menunggu tanda tangan kerja sama dengan BPJS Kesehatan yang rencananya ditindaklanjuti pada Senin ini. Beda halnya dengan RSUD Cipayung yang masih kredensial.

Baca juga: Jamkes Watch: jangan ada pasien BPJS Kesehatan ditolak
Baca juga: RSUD Pasar Minggu akan dilengkapi fasilitas radioterapi

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Elevator JPO Jelambar segera dioperasikan

Jakarta (ANTARA News) – Fasilitas baru pada Jembatan Penyeberangan Orang Jelambar Barat, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yakni lift atau elevator akan dioperasikan untuk masyarakat umum pada Jumat (11/1).
 
Menurut Kepala Seksi Jalan Tak Sebidang Dinas Bina Marga DKI Jakarta Imam A. Nugraha di Jakarta, Senin, pengoperasian elevator tersebut hanya tinggal menunggu pelatihan terhadap petugas lift usai. 

“Saat ini sedang pelatihan petugas jaga. Insya Allah minggu ini dioperasikan, maksimal hari Jumat sudah ada penjaganya,” ujar Imam.

Di lokasi JPO Jelambar Barat, fasilitas lift masih dalam keadaan mati, terkunci dan belum dioperasikan untuk umum. Namun pengoperasiannya hanya tinggal menghitung hari. Fasilitas baru pada Jembatan Penyeberangan Orang Jelambar Barat, Grogol Petamburan, Jakarta Barat yakni lift atau elevator akan dioperasikan untuk masyarakat umum, Jumat (11/). (Istimewa)
Petugas jaga di lift, kata Imam, disiagakan untuk memberikan kenyamanan dan rasa aman kepada masyarakat yang menyebrang melalui JPO Jelambar Barat serta menghindari upaya vandalisme oknum tidak bertanggung jawab.

“Kita menyiapkan lift berikut penjaganya untuk menghindari adanya tindakan yang tidak kita inginkan. Seperti vandalisme dan anak kecil yang terjebak di lift,” tutur Imam.

Petugas tersebut nantinya bertugas setiap harinya di JPO Jelambar Barat mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WIB.

Guna menciptakan rasa aman dan nyaman kepada warga, JPO Jelambar Barat juga dilengkapi CCTV di setiap enam titik sudutnya.
Baca juga: Pekerjaan JPO Tosari, TransJakarta Kota-Blok M dialihkan sementara
Baca juga: JPO Tosari dibongkar, polisi rekayasa lalin Jalan MH Thamrin
Baca juga: Perbaikan tujuh JPO dianggarkan Rp1,5 miliar

 

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dinas LH: Limpahan baru limbah B3 Marunda dikirim Minggu malam

Jakarta (ANTARA News) – Staf Seksie Pengaduan dan Sengketa Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta M. Yamin menyebut adanya limpahan baru dari material pasir diduga limbah B3 di lingkungan rumah susun Marunda, Cilincing, Jakarta.

“Itu (pasir diduga limbah B3) diturunkan Minggu kemarin pada malam hari,” ujar Yamin di Jakarta, Senin.

Ia memaparkan lebih lanjut, warga di sekitar rusun Marunda mengaku mendapatkan satu bak truk tronton pasir diduga limbah B3 secara gratis, namun tidak mengetahui dari siapa yang memberikan limbah tersebut.

Di sisi lain, Yamin mengatakan beberapa warga yang berjaga-jaga di sekitar lingkungan tersebut mencari sopir yang membuang limbah B3 tersebut ke lingkungannya.

“Menurut keterangan warga, mereka nggak tahu tahu siapa yang membuang. Tetapi dari sopir truk itu mengatakan ‘mau nggak kamu’ kepada warga. Si sopir kita sedang cari,” ujar dia.

Di sisi lain, ia menyebut warga hingga saat ini belum mengetahui persis bahaya limbah tersebut. Mereka hanya senang karena pasir tersebut gratis dan banyak jumlahnya, sehingga dapat dimanfaatkan untuk menguruk empang-empang milik mereka.

Selain itu, terdapat dua titik lokasi gundukan pasir yakni di rumah susun Marunda dan di depan  SDN Marunda 02 Pagi. 

Sedangkan lokasi yang ketiga dan terbaru, berada di tepi jalan yang sempat diturunkan oleh warga pemilik warung dagangan untuk pemindahan lokasi pedagang kaki lima.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Survei : Wagub DKI harus segera diisi

Jakarta, (ANTARA News) – Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) menggelar survei yang menghasilkan bahwa posisi wakil gubernur DKI Jakarta yang kosong segera diisi. 

Salah satu survei dengan Diskusi Kelompok Terbatas (DKT) yang membicarakan kriteria dan nama yang pantas menjadi calon pendamping Anies Baswedan sebagai Wakil Gubernur di Jakarta. 

“Peserta DKT bersuara kompak bahwa posisi Wakil Gubernur tetap penting untuk Pemerintahan Provinsi,” jelas Direktur Eksekutif KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo kepada Antara di Jakarta, Senin. 

KedaiKOPI mengundang 12 panelis yang berlatar belakang akademisi, jurnalis, pengusaha, tokoh agama, pedagang, ibu rumah tangga dan pensiunan pegawai negeri sipil.

Hasil DKT menyimpulkan bahwa posisi Wakil Gubernur Jakarta merupakan posisi penting yang harus segera diisi kekosongannya. 

Kunto juga menambahkan bahwa kriteria utama seorang Wakil Gubernur saat ini adalah merakyat, jujur, bisa bekerjasama dengan Gubernur dan bisa melanjutkan program kerja Wakil Gubernur sebelumnya. 

“Delapan dari dua belas panelis menyampaikan bahwa Wagub yang baru harus mampu dan mau melanjutkan program-program Wagub sebelumnya,” jelas Kunto.

Saat masuk pada sesi tokoh calon Wagub pengganti Sandiaga Uno, panelis mengajukan dua nama baru yang bisa dipertimbangkan selain tiga nama yang sudah muncul terlebih dahulu, Agung Yulianto, Ahmad Syaikhu dan Abdurrahman Suhaimi. 

“Dua nama baru itu muncul karena dicitrakan oleh panelis punya pengalaman dan kapabilitas. Igo Ilham anggota DPRD Jakarta dan Muhammad Irwansyah yang memiliki rekam jejak seperti Ahmad Syaikhu, pernah menjadi calon Wakil Gubernur. Hanya saja Irwansyah adalah cawagub Sumatera Selatan dan Walikota Pangkal Pinang sementara Syaikhu, Cawagub Jawa Barat dan Wakil Walikota Bekasi,” kata Kunto.

Kunto memahami bahwa nama Agung, Syaikhu, Suhaimi, Igo dan Irwansyah ini harus melalui fit and proper test Gerindra dan PKS, namun kata Kunto, kelima tokoh PKS ini bisa saja dipertimbangkan untuk menjadi calon kuat pengganti Sandi Uno sebagai Wakil Gubernur Jakarta.

Baca juga: Suhaimi tak bisa jelaskan dia masuk bursa calon wakil gubernur DKI Jakarta

Pewarta: Afut Syafril Nursyirwan
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Gedung Kemenkumham terbakar

Jakarta (ANTARA News) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyebutkan kebakaran melanda lantai 6 Gedung Kementerian Hukum dan HAM di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, pada pukul 05.50 WIB.

Saat ini, petugas Dinas Pemadam Kebakaran mengerahkan lima unit kendaraan guna memadamkan api.

Belum diketahui penyebab musibah kebakaran dan menimbulkan korban jiwa atau tidak.

Pewarta:
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Penertiban reklame ilegal

Pekerja memperbaiki rangka papan reklame di Kawasan Pancoran, Jakarta, Senin (7/1/2019). Pemprov DKI telah menertibkan 60 papan reklame ilegal karena tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan-Bangunan Reklame (IMB – BR), dimana sebelumnya KPK menemukan dari 295 papan reklame di Jakarta hanya lima buah yang memiliki izin. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/pras.

Vaksinasi rabies untuk hewan peliharaan

Petugas Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (KPKP) menyuntikan vaksin rabies ke anjing peliharaan milik warga di kawasan Mangga Dua Selatan, Jakarta, Selasa (8/1/2019). Dinas KPKP melakukan sosialisasi sekaligus memberikan vaksin kepada hewan peliharaan warga, diantaranya anjing, kucing, musang dan kera untuk mencegah adanya hewan penular rabies (HPR) di wilayah DKI jakarta. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/pras.