Kebut perbaikan hotel di Tanjung Lesung , Jababeka kucurkan dana Rp 5 miliar

PT Jababeka Tbk siapkan Rp 5 miliar untuk mengebut pembukaan hotel di kawasan Tanjung Lesung pada 1 Januari mendatang.

Setyono Djuandi Darmono, CEO & Founder Jababeka menyebutkan, untuk mendukung proses evakuasi dan pencarian orang hilang, perusahaan masih berupaya mengebut proses pembukaan hotel di kawasan Tanjung Lesung.

“Kami ingin segera membuka hotel kami pada 1 Januari nanti untuk membantu keluarga yang hendak mencari anggota keluarga yang menjadi korban,” ujarnya di Jakarta, Senin (24/12).

Selain itu, ia mengaku hingga saat ini belum menerima pembatalan dari tamu hotelnya yang sudah memesan jauh-jauh hari. Karenanya, untuk mempercepat proses recovery hotel perusahaan menyiapkan dana sekitar Rp 5 miliar.

Darmono juga menegaskan, apabila ada tamu hotelnya yang akan membatalkan jadwal menginap di hotel, perusahaan berkomitmen untuk mengembalikan uang pemesanannya secara penuh.

Ia juga optimis dengan kejadian tsunami di Selat Sunda tidak akan mengurangi kunjungan di Tanjung Lesung. Hanya saja market yang ke sana berubah Dewapoker.

“Kalau sebelumnya yang ke Tanjung Lesung untuk berlibur, saat ini pengunjung merupakan peneliti-peneliti yang ingin mencari tahu mengenai kejadian tersebut,” tuturnya.

Menurutnya hal tersebut lantaran tidak terjadinya tanda-tanda akan terjadinya tsunami.

BKF: Akan ada pajak nail down dalam pertambangan batubara

Pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang perlakuan perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam bidang usaha pertambangan batubara. Dalam PP yang ditargetkan akan berlaku pada awal tahun 2019 ini, pengusaha batubara khususnya pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang akan berubah status menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) akan menikmati perpajakan dengan skema nail down alias persentase pajak yang bersifat tetap.

Hal itu dikemukakan oleh Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Rofianto Kurniawan. Namun, ia mengatakan, tak berarti semua pajak untuk bidang usaha batubara berlaku skema nail down. Sebab beberapa komponen penerimaan negara ini pun juga memakai skema prevailing alias tarif bisa berubah mengikuti perubahan peraturan.

Sayang, Rofianto tidak menjelaskan secara detail mana saja dalam PP ini yang komponen penerimaan negaranya bersifat nail down, dan mana saja yang berskema prevailing. Yang jelas, ia menandaskan bahwa PP ini akan segera terbit pada awal tahun depan. “PP-nya mudah-mudahan bisa segera terbit, awal tahun 2019. Beberapa pajak nail down dan beberapa prevailing,” katanya saat dihubungi Kontan.co.id, Selasa (25/12).

Adanya kepastian dan kestabilan perpajakan memang diidamkan oleh para pemegang PKP2B yang kelak akan menjadi IUPK. Apalagi, perlakuan yang sama juga diberikan kepada PT Freeport Indonesia (PTFI) yang pada Jumat (21/12) lalu telah berhasil mendapatkan perpajakan dengan skema nail down seiring dengan terbitnya IUPK yang memungkinkan PTFI beroperasi hingga tahun 2041.

“Karakteristik investasi pertambangan minerba itu jangka panjang. Perusahaan mineral dan batubara juga sama inginkan stabilisasi perpajakan. Nah, dengan perubahan rezim dimana eks pemegang PKP2B akan dikonversi jadi IUPK, tentunya pemberian stabilisasi perpajakan seperti di mineral juga perlu,” jelas Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia.

Hendra menambahkan, karakteristik investasi pertambangan itu padat modal, jangka panjang, dan memiliki risiko tinggi, baik risiko volatilitas harga komoditas, risiko geologi maupun risiko politik. Sementara besar atau kecilnya investasi di sektor pertambangan ini, akan sangat bergantung pada seberapa bisa regulasi memberikan kepastian hukum dan aturan perpajakan yang stabil.

Menurut Hendra, skema nail down yang memberikan kepastian tetap dalam jangka panjang itu lebih diminati investor. “Skema perpajakan dalam KK dan PKP2B itu diminati oleh investor tambang karena memberikan kepastian. Kenapa PKP2B generasi 1 tarif pajaknya 45% selama 30 tahun, itu karena sistem nail down memberikan kepastian jangka panjang,” kata Hendra.

Hal senada juga disampaikan oleh Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi, yang menekankan bahwa peraturan perpajakan harusnya diberlakukan untuk semua perusahaan tambang. Tanpa ada pengecualian atau keistimewaan terhadap perusahaan tertentu, termasuk untuk Freeport Indonesia.

Tujuannya, selain memperhitungkan pendapatan negara yang lebih besar, baik dalam bentuk royalti maupun pajak, regulasi perpajakan yang jelas juga penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di sektor pertambangan. “Memang ada karakteristik berbeda antara batubara dengan mineral.
Tapi menurut saya lebih simple diberlakukan sama untuk pajak, tanpa ada pengecualian, termasuk Freeport, tidak boleh diistimewakan,” kata Fahmy.

Seperti diketahui, PP tentang perlakuan perpajakan dan/atau PNBP dalam bidang usaha pertambangan batubara ini nantinya akan terbit satu paket dengan revisi keenam PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pada pokoknya, revisi dan penerbitan PP tersebut akan mengatur tentang status, izin operasi dan kewajiban perusahaan batubara terkait pajak dan penerimaan negara. Terutama bagi para pemegang PKP2B yang akan berganti status menjadi IUPK. Adapun, produsen batubara kakap yang berstatus PKP2B generasi I yang kontraknya bakal habis dalam kurun waktu 2019 hingga 2026 mendatang adalah sebagai berikut:

PT Tanito Harum yang kontraknya akan habis pada 14 Januari 2019, PT Arutmin Indonesia yang kontraknya akan berakhir pada 1 November 2020, PT Kendilo Coal Indonesia yang Perjanjiannya akan berlaku hingga 13 September 2021, dan PT Kaltim Prima Coal yang masa berlaku PKP2B-nya akan habis pada 31 Desember 2021.

Selain itu, dalam daftar tersebut juga terdapat PT Multi Harapan Utama yang pada 1 April 2022 kontraknya akan berakhir. Kemudian PT Adaro Indonesia, di mana masa kontraknya akan habi spada 1 Oktober 2022, PT Kideco Jaya Agung yang kontraknya hanya sampai 13 Maret 2023, dan PT Berau Coal yang masa kontraknya akan habis pada 26 April 2025.

Program BPJS Kesehatan masih menjadi perhatian besar pelaku industri farmasi

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Potensi dari segmen obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diperkirakan akan terus mengalami pertumbuhan. Tak heran hal ini menjadi perhatian besar pelaku farmasi dalam negeri.

Apalagi seiring dengan bertambahnya jumlah peserta program tersebut. Menurut Ganti Winarno, Sekretaris Perusahaan PT Kimia Farma (Persero) Tbk (KAEF), tahun 2019 merupakan peluang yang besar untuk segmen ini bertumbuh. “Mengingat mulai tahun 2019 seluruh masyarakat Indonesia sudah harus terdaftar dalam BPJS Kesehatan,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (25/12).

Mengenai target, manajemen belum dapat menyampaikannya secara spesifik. Yang jelas untuk berkompetisi di tender e-catalogue tersebut, KAEF harus terus berinovasi terhadap produknya. “Kami akan meluncurkan beberapa varian produk baru di tahun 2019 untuk menambah muatan produk perusahaan,” terang Ganti. Sekadar informasi, penjualan obat generik menyumbang sekitar 19,38% dari total revenue sampai kuartal tiga tahun ini.

Jumlah tersebut senilai Rp 1,16 triliun, atau bertumbuh 33% year on year (yoy) dibandingkan tahun lalu yang tercatat Rp 871 miliar. Untuk penjualan pihak berelasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mencapai Rp 68 miliar, naik 58% yoy dibandingkan 2017 yang hanya Rp 42 miliar.

Adapun bagi produsen obat seperti PT Pyridam Farma Tbk (PYFA) kondisi dimana terjadinya kenaikan harga produk obat BPJS sedikit banyak mempengaruhi kenaikan harga produk dipasaran. Mengenai proyeksi 2019, kondisinya menurut Steven masih sama dengan tahun ini terutama terkait tender obat BPJS.

“Pasar sudah terimbas harga BPJS dan persaingan super ketat untuk ikut tender tersebut,” ungkapnya kepada Kontan.co.id, Selasa (25/12). Hanya saja bagaimana target perseroan terhadap segmen obat JKN ini, manajemen belum dapat memberikan detilnya.

Hanya saja jika melihat penjualan produk PYFA rata-rata mengalami kenaikan di kuartal tiga tahun 2018 ini. Produk farmasi berkontribusi 96% dari total revenue alias Rp 178 miliar di triwulan ketiga tahun ini, jumlah tersebut bertumbuh 9,8% yoy. Sedangkan segmen alat kesehatan mampu meningkat 26%, dari Rp 5,2 miliar di kuartal tiga tahun 2017 kemarin menjadi Rp 6,6 miliar di kuartal yang sama tahun ini.

Sementara itu, pasar BPJS ini juga mengalami hambatan berupa terjadinya keterlambatan pembayaran. Industri farmasi seperti PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) mengakui memang ada pembayaran piutang dari rumah sakit yang sebagian tertunda.

Namun hal tersebut tak membuat perseroan mengurangi suplai program JKN itu. “Tetapi suplai obat JKN terus ada karena kebutuhan kesehatan ya,” kata Vidjongtius, Direktur Utama PT KLBF. Perusahaan berencana menerapkan peningkatan strategi pemasaran obat resep untuk suplai ke JKN. Kurang lebih porsinya mencapai 15% dari pasar obat resep KLBF.

Mengulik laporan keuangan KLBF kuartal tiga 2018, pendapatan bersih yang berasal dari obat resep domestik mencapai Rp 3,36 triliun. Jumlah tersebut naik 3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang tercatat Rp 3,26 triliun.

Reporter: Agung Hidayat, Erviana Bastian
Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

Reporter: Agung Hidayat, Erviana Bastian
Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
Video Pilihan

Program belajar online dari XL Axiata

Di era digiital, belajar tak harus di kelas. Itu sebabnya, XL Axiata meluncurkan modul belajar program Sisternet yang berbasis online. Dengan sarana baru bernama “Modul Pintar Sisternet” ini, masyarakat luas terutama kaum perempuan bisa mendapatkan materi belajar mengenai berbagai hal, yang sangat erat dengan aktivitas mereka baik di rumah maupun di tengah masyarakat dan dunia kerja.

Presiden Direktur XL Axiata Dian Siswarini mengatakan, teknologi digital memberikan kesempatan yang luas bisa menciptakan berbagai sarana yang bisa mempermudah aktivitas. Salah satunya untuk akses ke materi-materi peningkatan kompetensi atau keahlian, serta penyebaran informasi positif IDN Poker. “Dengan kemudahan seperti itu kami menghadirkan “Modul Pintar Sisternet” ini, yang akan memberikan kemudahan akses bagi kaum perempuan mendapatkan materi belajar secara online, di manapun, kapanpun, dengan beragam perangkat digital,” kata Dian, dalam rilis  Senin (24/12)

Sejak diluncurkan empat tahun lalu, sampai saat ini tidak kurang dari 13.000 orang kaum perempuan sudah pernah mengikuti kelas-kelas program Sisternet. Masyarakat bisa mendapatkan berbagai modul belajar dalam format audio dan video. Modul ini juga bisa diakses dengan beragam perangkat digital, baik komputer, tablet, juga smartphone. XL Axiata akan terus menambah materi belajar yang ada dengan berbagai materi yang lain yang dibutuhkan masyarakat. Selama ini program Sisternet menyelenggarakan kelas-kelas pemberdayaan perempuan yang disebut sisternet academy dengan cara tatap muka langsung.